Kasus terbongkarnya penyelundupan bahan bakar minyak (BBM), yang merugikan negara sampai Rp 8.8 triliun per tahun, harus benar-benar dituntaskan pengusutannya. Para pejabat tinggi atau mantan pejabat yang terlibat mafia BBM tersebut harus dilacak dan tidak hanya mengorbankan orang- orang kecil saja. Sangat aneh jika pipa berdiameter 1,5 meter yang dibangun sejak 1997 untuk penyelundupan itu, hanya dilakukan orang-orang kecil yang tidak tahu menahu.

Krisis ini sebuah dilema yang dihadapi oleh penduduk Indonesia yang kaya akan sumber daya alam. Rakyat kita tahun demi tahun mengalami musibah. Belum usai kasus transportasi kita yang carut marut, kini kondisi bahan bakar minyak Indonesia menjadi sangat langka. Di beberapa kota terlihat, masyarakat rela berjam-jam antri hanya untuk mendapatkan jatah minyak tanah. Sama halnya ketika bahan bakar transportasi darat menjadi sangat langka, akibat ulah penimbun yang tidak manusiawi.  

Dalam kelangkaan itu rakyat masih juga dipersulit birokrasi, dengan harus menyerahkan kartu keluarga sebagai syarat membeli beberapa liter minyak tanah. Kondisi ini tentu menyulitkan masyarakat kecil yang Terus dihantam gelombang penderitaan tiada henti. 

Beberapa pengamat seperti Ichsanuddin Noorsy, anggota Tim Indonesia Bangkit berpendapat, pemakaian pipa bawah laut untuk menyelundupkan BBM harus atas ijin Direktur atau pejabat Pertamina di wilayah. Dengan kondisi ini, menurut dia, kontrol internal Pertamina sangat lemah dan buruk. Sangat tidak masuk akal jika karyawan Pertamina tidak bisa mengindentifikasi penyelundupan BBM itu.

Lain lagi dengan pendapat pengamat perminyakan, DR. Kurtubi, beliau menyebutkan terdapat jaringan mafia ikut bermain. Dari cara-cara yang mereka lakukan, menurut Kurtubi, sangat sistematis, rapih, sampai melibatkan polisi laut, TNI, maupun aparat dari instansi lain.

Sejarah ini merupakan sebuah gambaran ulang yang pernah terjadi tahun 1960. Ini berarti langkah mundur perekonomi kita, yang sedari krisis 1998 terus jatuh bangun. Langkah solusi yang ditempuh pemerintah pun malah semakin membuat susah rakyat.   

Ironis dengan kondisi negara kita yang merupakan sumber minyak bumi. Bangsa ini pernah menorehkan prestasi, memproduksi minyak mentah sekitar 1,7 juta barrel per hari. Kondisi tersebut bertolak belakang dengan keadaan sekarang. Yang mana kita hanya menghasilkan sekitar kurang dari 1 juta barel, sedangkan kebutuhan internal melebihi jumlah tersebut.

Menyikapi hal ini, upaya yang harus kita tempuh adalah mendorong percepatan eksplorasi minyak dalam negeri dengan prosedur berniaga yang sehat. Jika tidak segera bergerak, kita akan mempunyai beban berat biaya impor BBM, dengan harga terus melambung tinggi .

Upaya lain yang harus kita benahi dalam menghadapi terulangnya kasus penyelundupan ini adalah membereskan mental bangsa. Sangat ironis pelaku penyelundupan ini didalangi oleh oknum internal Pertamina. Padahal lembaga tersebut harus memegang amanah pengadaan BBM oleh seluruh masyarakat Indonesia. Kondisi itu memperlihatkan bahwa Pertamina belum mampu mengelola pendistribusian minyak secara merata. 

Terungkapnya kasus penyelundupan BBM sekitar Rp.8,8 triliun per tahun itu, menandakan bahwa kejahatan ini dilakukan oleh orang-orang terdidik. Pasti ada aktor intelektual di balik kasus ini. Pelakunya harus mendapat ganjaran setimpal, atas perbuatannya yang telah menyengsarakan demikian banyak rakyat. (red/fzyqn)

Print

Kirim

Cetak PDF

Arsip

RSS